MEMBANGUN KALIMANTAN, MEMBANGUN INDONESIA

Empat Gubernur se-Kalimantan (meski sebenarnya hanya dua gubernur, satu wakil gubernur, dan satu sekda) hadir dalam pertemuan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, tanggal 23 Januari lalu, di Jakarta. Dalam sebuah forum yang bernama Forum Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FP2RK) tersebut, para Gubernur beserta Bupati/Walikota se-Kalimantan, menyatukan tekad untuk perbaikan kesejahteraan di wilayahnya.

Ada empat fokus yang tampaknya menjadi agende pertemuan itu. Pertama adalah penyediaan infrastruktur di Kalimantan yang memprihatinkan, baik jalan/jembatan, maupun pelabuhan dan bandara. "Bandara Sepinggan di Balikpapan yang dianggap terbaik di Kalimantan, ternyata belum apa-apa dibandingkan Bandara di Tawau," kata seorang gubernur. Masalah energi, dimana batubara Kalimantan penyumbang penting bagi kebutuhan batubara nasional, tetapi Kalimantan tetap kekurangan listrik. Pun karena batubara harus diangkut ke Jawa untuk menjadi sumber energi, kenapa tidak di Kalimantan saja didirikan PLTU-nya?

Kemudian Rencana Tata Ruang Wilyah Provinsi yang belum juga disahkan oleh Pemerintah Pusat, yang berdampak negatif terhadap kebijakan pembangunan lainnya. Serta masalah rendahnya kesejahteraan masyarakat di Kalimantan dengan tingginya angka kemiskinan. Uniknya, kemiskinan itu justru terjadi di sekitar lokasi pertambangan dan perkebunan, yang ujung-ujungnya membuat pertanyaan, apakah Corporate Sosial Responsibility benar-benar jalan atau cuma lips service saja.

Intinya, Kalimantan meminta kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sumberdaya alam yang dimilikinya untuk mempercepat pembangunan wilayahnya sekaligus mensejahterakan masyarakatnya. Semua ini dilakukan demi kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Kalimantan tidak meminta otonomi khusus seperti halnya NAD atau Papua,"kata Agustin Teras Narang, Gubernur Kalteng. Meskipun beberapa hadirin menganggap selama ini masyarakat Kalimantan terlalu santun dalam menuntut hak-haknya sehingga kurang didengar oleh Pemerintah Pusat. Ada pula yang menyarankan agar nama forum diganti saja dengan Presedium Borneo, agar lebih memiliki greget.

Walau tidak menghasilkan semacam deklarasi atau semacamnya, forum menghasilkan kesatuan pandangan provinsi di Kalimantan, untuk bersama-sama lebih intens menuntut pemerintah pusat guna memberikan perhatian untuk kondisi dan masalah-masalah yang dihadapi Kalimantan. Dijadualkan pertemuan ini akan dilanjutkan dengan pertemuan lain yang lebih serius dengan mengundang para menteri terkait.

Jika mau jujur, saatnya membangun Kalimantan demi kejayaan Indonesia. Masa sama-sama beretnis Melayu dan menghuni pulau yang sama, kita bisa tertinggal dari Malaysia dan Brunei? Jangan lagi Kalimantan dininabobokan dengan sebutan "pulau masa depan" atau "raksasa yang sedang tidur". Jangan bikin malu negeri ini dengan mengabaikan Kalimantan.